Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Elektabilitas Jokowi Ungguli Prabowo, Ini Empat Hasil Survei

image-gnews
Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019. ANTARA
Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seiring dengan kampanye terbuka untuk pemilihan presiden 17 April 2019, lembaga-lembaga survei merilis hasil penelitian mereka mengenai elektabilitas kedua pasangan calon presiden. Dari beberapa lembaga survei  tersebut kompak menyatakan bahwa elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Amin masih unggul dibandingkan pasangan nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno.

Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa lembaga survei banyak melakukan kebohongan karena sering menampilkan hasil survei sesuai pesanan oleh kelompok tertentu. “Lembaga survei akal-akalan dan banyak bohongnya sesuai pesanan. Habis dibayar di kelompok satu ini, dia minta ke kelompok satu lagi minta bayaran,” kata Prabowo di hadapan pendukungnya di Lapangan Karebosi, Makassar, Ahad, 24 Maret 2019.

Berikut beberapa hasil survei terbaru mengenai elektabilitas Jokowi yang unggul dibandingkan Prabowo:

Baca: Hasil Survei 5 Lembaga Soal Elektabilitas ...

  1. Center for Strategic and International Studies (CSIS)

    Hasil survei dari CSIS menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan inkumben Jokowi - Ma'ruf Amin masih unggul dibandingkan penantang Prabowo - Sandiaga Uno. Hasil sigi lembaga itu menyatakan bahwa Jokowi unggul sebesar 51,4 persen sedangkan Prabowo - Sandiaga Uno 33,3 persen.

Sisanya, 14,1 persen memilih tidak menjawab atau rahasia dan juga ada 1,2 persen yang belum menentukan pilihan. Meskipun begitu, survei ini mencatat sebanyak 15,6 persen dari 51,4 persen pemilih Jokowi - Ma'ruf masih mungkin berubah. Sedangkan di kubu Prabowo - Sandiaga ada sebanyak 18,7 persen dari 33,3 persen pemilih yang mungkin berubah.

Survei ini dilakukan pada 15-22 Maret 2019 dengan jumlah sampel sebesar 1.960 dari sampel awal 2.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Metode penarikan sampel dilakukan secara acak berjenjang (multistage random sampling) dengan margin of error (MoE) sekitar 2,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

  1. Litbang Kompas

Litbang Kompas mencatat bahwa pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin masih unggul dibandingkan dengan Prabowo - Sandiaga Uno. Elektabilitas Jokowi sebesar 49,2 persen sedangkan Prabowo 37,4 persen. Sisanya, 13,4 persen menyatakan masih rahasia.

Baca: Berikut Skor Jokowi - Ma'ruf Vs Prabowo - Sandi di 9 Wilayah

Litbang Kompas mengingatkan bahwa selisih elektabilitas Jokowi - Ma'ruf dengan Prabowo - Sandiaga Uno mulai menyempit dibandingkan dengan survei yang sama pada Oktober 2018. Saat itu, Litbang Kompas mencatat selisih keduanya berada pada angka 19,9 persen dengan masing-masing perolehan sebesar 52,6 persen dan 32,7 persen sedangkan 14,7 persen masih rahasia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Survei teranyar Litbang Kompas dilakukan pada akhir Februari hingga awal April 2019 dengan 2.000 responden di 34 provinsi. Margin of error sekitar 2,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

8 jam lalu

Politikus Rian Ernest (kanan) menerima baju dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat diperkanalkan menjadi kader Partai Golkar di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bergabung dengan Partai Golkar menjadi Kepala Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

12 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

12 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

15 jam lalu

Kehadirian Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di tempat kediaman calon presiden Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Jakarta. Kehadiran para ketua umum partai politik, koalisi Indonesia Maju (KIM) datang ke tempat kediaman Prabowo Subianto sebelum memulai deklarasi di Arena Indonesia. TEMPO/Magang/Joseph.
Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju


Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

16 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.


Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?


Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.